Administrator

AdministratorAdministrator25 January, 2020
WhatsApp-Image-2020-01-25-at-20.18.05.jpeg

1min100

LAPMI HMI | Opini – Dewasa ini, generasi millenial menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan dikalangan masyarakat, mulai dari segi pendidikan, teknologi, dan politik. Di Indonesia sendiri dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan generasi millenials atau berusia 17- 37 tahun. Hal ini berarti Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk membangun negaranya.


AdministratorAdministrator25 January, 2020
hadi-suprapto.jpg

1min100

LAPMI HMI | Cianjur – Hadi Suprapto Rusli, SH MH mengungkapkan bahwa puncak dari Post Truth di Indonesia terjadi ketika momen Pemilu 2019. Sementara di Amerika Serikat terjadi saat kemenangan Donald Trump sebagai Presiden. Hal ini disampaikan oleh peneliti dan pengamat politik dari Indo Barometer tersebut pada sesi materi LK-3 Badko HMI Jawa Barat pada Jumat (24/1/2020) di Wisma BKPM, Kabupaten Cianjur.


AdministratorAdministrator25 January, 2020
smart-power.jpg

1min90

“Politic is Talk”

LAPMI HMI | Opini – Komunikasi merupakan hal mendasar dalam proses politik. Tanpa adanya komunikasi, politik luar negeri dan di dalam negeri tidak akan berjalan. Terjadinya konflik, karena adanya perbedaan, baik perspektif, kepentingan, tujuan yang pada akhirnya termanifestasi dan meluap menjadi friksi atau gesekan-gesekan. Ketika konflik terjadi, yang perlu dilakukan pertama kali adalah membuka komunikasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.


AdministratorAdministrator24 January, 2020
foto-uda-1280x1499.jpg

1min110

LAPMI HMI | Opini – Pertama yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, kita akan berdiskusi tentang Produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN. Kita tahu BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM). BUMN memiliki fungsi sebagai penyedia barang ekonomis, alat pemerintah dalammenentukan kebijakan perekonomian, penghasil devisa negara, dan lain-lain. Contoh Persero seperti PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan lain-lain. Dari badan usaha ini, Indonesia mendapat pemasukan yang dialokasikan ke negara dalam bentuk APBN. Secara sederhana seperti itu, jelas Pak Suherman.


AdministratorAdministrator24 January, 2020
images.jpg

8min300

LAPMI HMI | Opini – Keadilan sosial merupakan bagian refleksi politik yang mendasari keberlangsungan hidup warga negara (citizen). T. H. Marshall (1963) dalam Right of Citizenship mengklasifikasikan konsep hak kewarganegaraan ke dalam tiga kategori: pertama, hak untuk kebebasan individu (Civil citizenship). Kedua, hak untuk partisipasi dalam keputusan politik (Political Citizenship). Ketiga, hak untuk mendapat keamanan dan kesejahteraan ekonomi (Social Citizenship). Hak kesejahteraan (right of proseperity) melekat pada poin keiga, social citizenship, menurut Marshall.

Keadilan menjadi topik aktual yang selalu menarik untuk diperbincangkan dalam hidup bernegara. Negara diasumsikan sebagai omnipotence (sangat kuat) dan karena fungsinya melaksanakan kesejahteraan sosial, maka negara secara demokratis harus direbut (Tomagola, 2017). Segala bentuk perangkat penyelenggaraan negara dianggap penting untuk dijalankan dalam mekanisme demokratisasi. Namun pandangan demokratisasi, dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial seakan gagal dibawah bayang-bayang sistem patronase. Jejaring ini berangsur-angsur mendesain munculnya fenomena hybrid (Paskarina, 2017). Fenomena yang diyakini mendesain relasi “perkawinan” di luar negara antara politikus (elit) dengan klien di tingkat lokal.

Arti dari anggapan itu, berimplikasi pada mandeknya distribusi kesejahteraan itu sendiri, tidak lagi inklusif karena mengalir dalam ruang-ruang privat, tentu tidak pada kepentingan bersama sebagaimana tujuan bernegara. Orientasi distribusi kemakmuran tidak lagi dipraktekkan secara wajar, namun melainkan pada situasi bias dalam pengkondisian hubungan yang lebih informal dan personal (patron klien). Patronase berimplikasi pada alokasi sumber daya dimana menciptakan ruang aman, bagi terselenggaranya habitus penyelewengan wewenang. Karena dalam patron klien, terdapat substitusi sebagai reward dari loyalitas klien yaitu berupa sumber daya, insentif, materi, uang, dan juga kemudahan akses kepada klien di tingkat lokal untuk menduduki posisi-posisi politik tertentu.

Kebiasaan yang terus berlanjut dalam realitas politik lokal itu sudah menjadi rahasia umum dan berangsur mendapat penguatan terhadap prasangka-prasangka dari masyarakat. Perkembangan asumsi dalam proses mendudukkan konsensus mengenai keadilan masih terus akan dihadapkan pada situasi dilematis. Tantangan soal pelaksanaan pelayanan negara secara demokratis dalam ruang yang bebas, tanpa himpitan kepentingan tengah menjadi diskursus yang amat mendesak dalam agenda keadilan bernegara.

Definisi keadilan dalam konteks pelayanan negara bukan hanya berarti memperlakukan seluruh warga negara secara sama (egaliter), namun lebih pada memberi keadilan pada individu-individu atau kalangan yang membutuhkan. Kadang-kadang, dalam usaha mengejar keadilan (pelayanan negara), secara sadar dicapai dengan cara-cara tidak adil, misalnya, kesesuaian pelayanan diarahkan pada kondisi-kondisi kerentanan tertentu dengan segala prasyaratnya.

Garis besar konteks keadilan adalah menjamin keseimbangan sosial dan cita-cita bersama. Walaupun ditengah realitas, kadangkala menemui kompleksitas. Harapan-harapan, keinginan terkait keadilan sosial seakan masih jauh dan ada pengaruh yang meyebabkan tujuan itu pincang. Bukan pesimis, namun lebih tepat, berupaya realistis, ketika negara gagal ditengah jalan, dalam usaha menerjemahkan keadilan sosial ke dalam ruang publik. Akibatnya, kepentingan publik menuju pada situasi rumit. Sampai pada akhirnya, negara dikatakan ‘salah urus’.

Bagaimana negara menerjemahkan keadilan sosial? Diskursus sosial memunculkan asumsi bahwa, kebaikan negara hanya dapat dirasakan dalam suatu pengandaian proporsional berbasis pelayanan inklusif. Ditengah perjalanan dan dinamika, inklusivitas itu sendiri masih berjalan dalam keadaan “telanjang”, cenderung lemah, akibat problematika struktural. Betapa rumit, untuk menjawab keadilan jika negara terfragmentasi dalam berbagai aspek, artinya negara sedang menuju ke arah kegagalan. Berangsur-angsur kondisi itu membentuk wacana bersama bahwa anggapan keadilan sosial sebagai diskursus yang melayang dalam kehampaan (skeptis).

Opini semacam itu seakan mendapat penguatan, ketika karakter yang dipertontonkan secara sembunyi, didominasi naluri privat. Sampai, bahkan ada yang merasa keadilan sosial adalah abstrak, paling sukar untuk dirasakan. Tantangan bernegara, hadir dengan ragam masalah soal letak pemahaman tentang bagaimana mempraktekkan esensi pelayanan ideal dalam usaha mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana negara berperan, apa bentuk distribusi kesejahteraan dalam pengertian utuh (welfare)?

Logika opportunity dan outcomes dianalogikan dalam keberadaan masyarakat (status/pekerjaan) dan segala sesuatu yang ada dipadukan menuju kesetaraan dalam prinsip allocation of resources. Rawls menilai, pendapatan (sebagai salah satu bentuk social ownership), idealnya didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat (equal rights for all). Rawls berupaya mengembalikan posisi masyarakat secara alamiah (original position), atau hendak menetralkan posisi akibat dari adanya transformasi dan variasi yang memunculkan beragam status sosial. Kesetaraan dalam memaksimalkan hak-hak dasar rakyat perlu diintervensi ketika ada kesenjangan dalam penguasaan materi, (dominan-minoritas).

Rawls mengusulkan suatu perbedaan prinsip yang dijadikannya sebagai inti dari keadilan yang diuntungkan. Prinsip yang menyatakan bahwa perbedaan dalam kekayaan secara moral dibenarkan sejauh kekayaan itu menguntungkan yang lain (kaum minoritas). Inti yang mau dikemukakan adalah ruang sosial hendaknya dijadikan basis kerjasama yang saling menguntungkan. Asumsi itu dapat dibenarkan dan semacam memperoleh penguatan lewat pembuktian realitas, adanya akumulasi penguasaan sumber daya pada kelompok individu-individu tertentu, mereka yang sedikit lebih diuntungkan (misalnya dari beberapa aspek seperti, pendapatan, kekayaan, peluang, pekerjaan, kesejahteraan) dibanding lainnya. Muncul pertanyaan, atas dasar apa distribusi harus dibuat, apakah kesetaraan, maksimalisasi, karakteristik individu, transaksi secara gratis, dan sebagainya?

Pendapat Robert Nozick berseberangan dengan apa yang dikemukakan Rawls, melalui pengembangan asumsi pada apa yang dinamakan mekanisme, cara mendapatkan keadilan. Magnum Opus-nya, berjudul Anarchy, State, and Utopia, 1974, mendeskripsikan keadilan lebih pada kebebasan masing-masing individu menikmati kepemilikannya sendiri melalui usaha yang dilalui menuju suatu pencapaian. Jelas, suatu argumen yang bertentangan dengan apa yang diyakini Rawls yang relatif lebih menyamakan keadaan masyarkat. Inti perbedaan keduanya adalah Rawls melihat hasil, sementara Nozick pada proses.

Namun realitas menyodorkan kegagalan karena tidak sepragmatis apa yang dibayangkan Nozick. Asumsi itu membutuhkan pertimbangan, kajian oleh nalar publik terutama tantangan-tantangan pada wilayah praktis. Asumsinya diklaim sebagai antitesis ketika dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana keadilan diinterpretasikan dalam skema resource allocation dalam latar suatu kondisi sosial yang berbeda-beda? Poin kritisnya, bagaimana menghendaki suatu mekanisme pembagian yang tepat soal alokasi sumber daya? Berbasis pada kesamaan, atau kepentingan diri masing-masing (self interest)?

Jawabannya, sulit menemukan mekanisme pengaturan secara institusional di tengah kondisi sosial yang universal, atau mencari proporsionalitas sebagai jalan keluar mengurai persoalan itu. Amartya Sen dalam buku Idea of Justice, 2009, berupaya mengesampingkan pertarungan kepentingan sembari menyodorkan pandangan yang relatif lebih adil. Bisa dikatakan, Sen berusaha meletakkan pandangan secara moderat (jalan tengah) dalam proses menuju keadilan. Sen mengkritik teori keadilan Rawls karena telah mengabaikan pluralitas tentang “yang adil”.

Sen mendudukkan pertimbangan pada karakteristik keberagaman (diversity), bahwa ada pengkategorian yang jamak di masyarakat berdasarkan pada konsep tentang “masyarakat yang adil” atau “just society”. Sen juga menyodorkan pandangan yang solutif, dimana sebagai bentuk alternatif ketika keadilan mandeg pada level institusi (negara). Demi keadilan, Sen menilai, ada inisiatif yang wajib dilakukan negara dengan mengukur kembali kapabilitas warga negara. Kalkulasi terhadap kapasitas masyarakat menjadi penting dalam penciptaan suatu kondisi kearah perbaikan. Sen memunculkan pendekatan capability approach, yang didalamnya memuat tujuan-tujuan sosial lewat pengembangan diri, kapasitas dan potensi individu-individu di masyarakat. Pengenalan kemampuan dan lingkungan sosial, dianggap dapat menangani persoalan dan berpeluang menciptakan sumber daya bagi masyarakat.

Oleh: Irwan Hidayat (Ketua Umum BPL HMI Cabang Jember Periode 2019-2020)


AdministratorAdministrator24 January, 2020
WhatsApp-Image-2020-01-24-at-20.42.39.jpeg

2min260

LAPMI HMI | Opini – BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Berkaitan dalam hal ini dan berkenaan dalam momentum Advance Training Badko HMI Jawa Barat Salahsatu Pemateri yaitu (Kakanda Suherman Shaleh) menyampaikan bahwa BUMN merupakan sarana menegakan : Kedaulatan, Kesejahteraan, dan keadilan. Maka dalam hal ini ada 3 Prinsif mendasar yang harus dipegang teguh bagi Kader HMI yang mau ikut andil dalam berkontribusi untuk memajukan BUMN :
1. Kedaulatan (Menjaga Kedaulatan Negara)
Sebagai Kader HMI kita harus tertanam dalam dada untuk senantiasa berkomitmen, duduk dan memikrkan kedaulatan wilayah Indonesia didalam situasi dan kondisi apapun, memikirkan dan menjaga kedaulatan negara sama halnya dengan memperuangkan dan menjaga kemerdekaan individu.
2. Kesejahteraan Bangsa Indonesia
Yaitu konsep berfikir dan bekerja kita semata mata harus diniatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia karena seorang Pemimpin selalu memikirkan orang lain.
3. Keadilan (Menegakan Keadilan)
Yang terakhir kita berfikir dan bekerja harus memegang prinsif memperjuangkan keadilan, demi terwujudnya masyarakat Adil makmur yang diridhoi Alloh SWT.

Oleh :
Dadan Nurjaman


AdministratorAdministrator24 January, 2020
WhatsApp-Image-2020-01-25-at-01.23.54-1-1280x622.jpeg

1min210

LAPMI HMI | Opini – Badan Usaha Milik Negara merupakan Suatu badan yang dimiliki negara untuk memberikan kontribusi terhadap Negara Melalui APBN, dalam tujuan nya sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  didirikan harus memiliki dua sifat yaitu sifat Ekonomi dan Sifat Sosial, selain daripada kedua sifat tersebut BUMN juga di bentuk untuk mengupayakan mempertahankan Kedaulatan Negara, Mensejahterakan Bangsa Indonesia, Keadilan Bangsa.


AdministratorAdministrator24 January, 2020
WhatsApp-Image-2020-01-24-at-22.24.45.jpeg

2min100

LAPMI HMI | Opini – BUMN merupakan perusahaan milik negara yang menyelenggarakan segala aktifitas perdagangan barang jasa, sarana dan prasarana. Baik untuk mengisi segala kebutuhan dalam negeri ataupun luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

* BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat indonesia. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut :

– Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa
– Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja
– Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa
– Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komiditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.
– Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

Secara substansi, tugas dari BUMN ini adalah mempertegas dan memastikan kesejahteraan, kemakmuran yg adil dan merata bagi seluruh masyarakat indonesia.

Meskipun pada faktanya, seringkali kita temukan persoalan-persoalan yang kerap merubah atau bahkan kontradiktif terhadap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh oknum-oknum BUMN itu sendiri.

Nah, PR dan tugas kami para pemikir dan pembantu arah gerak dari pada kelas menengah kebawah ialah bagaimana caranya agar kami mampu mengawal pelaksanaan kinerja pemerintah melalui BUMN agar tepat sasaran, demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia secara umum.

 

Oleh: Abdul Rojak (HMI Cabang Kota Bogor, Badko HMI Jabodetabeka-Banten)


AdministratorAdministrator24 January, 2020
ekonomi-indonesia.jpg

6min370

LAPMI HMI | Opini – Pada umumnya pembangunan ekonomi terdiri atas 2 (dua) konsep besar yaitu konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi terhadap dua hal tersebut dapat dilakukan melalui mikroekonomi (usaha menengah kecil ke bawah) dan makroekonomi (biasanya usaha di level negara). Adapun salah satu upaya negara dalam rangka untuk melakukan pemerataan ekonomi bagi masyarakat yaitu melalui produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan pula mampu memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi swasta dan atau koperasi membangun demokrasi ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum), mengenai Persero telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan, kemudian mengenai Perum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum).

Dalam praktikya bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh negara, tentu penyertaan modal berupa saham ini terpisah dari kekayaan negara, yang tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan yang ditunjukkan untuk pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian BUMN yang berbentuk Perum seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan bahwa dalam jenis BUMN ini kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi sekaligus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai upaya pemerataan ekonomi masyarakat.

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati target dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun depan. Target Dividen BUMN pada 2020 naik menjadi Rp 49 triliun. Target dividen BUMN ini naik Rp 1 triliun dari yang ditetapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 48 triliun. “Pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (dividen BUMN) ini kita sepakati menjadi Rp 49 triliun ya. Tok,” ujar Pimpinan Rapat, Said Abdullah, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9/2019), sebagaimana hal ini dilansir dalam CNBC Indonesia yang diakses (24/01/2020).

Berdasarkan Pasal 2 UU BUMN bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut Aloysius, meskipun masih harus menghadapi banyak tantangan, BUMN harus disiapkan mampu memberikan kontribusi cukup signifikan dalam perekonomian nasional dan penerimaan negara. “Kontribusi BUMN meliputi setoran pajak dan dividen, akan terus meningkat sejalan dengan program restrukturisasi dan peningkatan kinerja perseroan,” kata Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius K. Ro, di Jakarta, Kamis (14/1/2016), dilansir dalam suara.com (24/01/2020).

Selain itu bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 33 bahwa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN sebagai upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia?

Mengutip dari hasil paparan materi pertama Latihan Kader 3 (Advance Training) HmI Badko Jawa Barat mengenai produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN yang disampaikan oleh Dr. Suherman Shaleh, AK.,M.Sc. bahwa cara mewujudkan produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN sebagai upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

  1. Memahami secara utuh dan menyeluruh makna kedaulatan wilayah, maksudnya bahwa pemerintahan dalam negara sejatinya senantiasa menjunjung tinggi keberadaan wilayah NKRI, sehingga segala upaya yang dilakukan pemerintahan dalam pemerataan ekonomi, khususnya melalui produktivitas BUMN mampu merefleksikan makna kedaulatan wilayah itu sendiri, yaitu suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri, dalam hal ini yaitu pembangunan perekonomian nasional.
  2. Pemerintah mampu mengoptimalkan kesejahteraan bangsa, artinya bahwa seluruh rakyat Indonesia merasakan secara merata dan nyata hasil dari keuntungan BUMN, melalui fasilitas umum seperti infrastruktur jalan tol, tempat ibadah, rumah sakit umum, dan lainnya.
  3. Pemerintah sudah seharusnya menegakkan keadilan, yaitu keadilan untuk masyarakat Indonesia baik adil secara ekonomi maupun adil secara sosial yang didapatkan tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Penulis memandang jauh lebih daripada itu bahwa produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN sebagai upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia dimaknai juga sebagai pemerataan rezeki dari Tuhan melalui pemerintahan yang dilakukan oleh BUMN. Artinya bagi kaum Muslim khususnya bahwa pemerintahan sebagai representatif Tuhan, sudah seharusnya mampu mengoptimalkan rezeki yang berasal dari Tuhan melalui pemerintahan yang dilakukan oleh BUMN melalui keuntungannya guna mewujudkan pembangunan perekonomian nasional yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

 

Oleh: Muhammad Nur Jamaluddin, S.H. (HMI Cabang Bandung, Badko HMI Jawa Barat)



Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id