Diplomasi Politik: Upaya Menjaga Hubungan Antar-Negara

LAPMI HMI | Opini – Perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah episode sejarah yang paling jauh ke dalam struktur kenangan dan kesadaran bangsa secara keseluruhan, bukan bersifat lokal, etnis, atau unsur keragaman lainnya. Hal ini bukan hanya suatu rangkaian peristiwa yang membangkitkan patriotisme, rasa cinta tanah air, dan nasionalisme, tetapi juga awal terlepasnya bangsa dari genggaman kolonialisme.

Masa awal revolusi, atau dikenal sebagai ‘zaman bersiap’ adalah saat romantik heroisme yang pendek. Masa itu betapa perlu perjuangan untuk menghilangkan mitos kekuasaan Belanda. Tidak ada lagi kalimat “Indonesia dikuasai Belanda 350 tahun” itu mitos keliru. Belanda baru kokoh menguasai wilayah Hindia Belanda (kini Indonesia) baru tahun 1910-an. Sebelum-sebelumnya Belanda gagal.

Revolusi kemerdekaan Indonesia, terutama pada tahap-tahap awalnya, lebih merupakan proses perubahan mendadak dan dramatis yang ditandai dengan aksi-aksi spontan dan kekerasan.

Aksi tersebut terjadi ketika konflik-konflik eksternal berlangsung simultan dengan konflil-konflik internal dan ketika euphoria merdeka disertai dengan kebencian terhadap unsur asing, pertama terhadap Jepang, kemudian Belanda dan sekutu.

Baca Juga:  Optimalisasi Peran BUMN dalam Pemerataan Listrik dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Natuna

Dalam suasana penuh gejolak dan tidak menentu semacam itu, maka isu politik yang utama selama bulan-bulan pertama setelah proklamasi sebenarnya bukan soal pemerintahan, melainkan masalah aturan dasar (Hukum) dan Keamanan Negara.

Pada kesempatan kali ini, saya mengajak pembaca agar memahami alternatif solusi yg ditawarkan dari persoalanan diatas, Founding Father kita telah merumuskan dan membentuk aturan dasar bagi kesetaraan paham masyarakat indonesia dalam bingkai Ideologi Pancasila. Dalam semua sila nya, teks proklamasi dan pancasila menerangkan beberapa setidaknya mereka berbicara tentang “Humanisme, Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme, dan Liberalisme”.

Dari penjelasan tentang makna dari pada teks pancasila diatas adalah bagaimana caranya agar pemerintah dapat sekurang-kurangnya mampu mengawal baik hubungan diplomat antar-negara. Karna diplomasi antar-negara dalam setiap cakupan nya, baik dalam sektor ekonomi politik atau sosial politik, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijaga baik oleh pemerintah, yakni yang pertama Menjaga teritorial dan wilayah kekuasaan negara, yang kedua menjaga letak profesionalitas masyarakat sipil dengan segala kebutuhan nya, dan yang ketiga bagaimana caranya agar tetap menjaga dunia perdagangan dalam wilayah antar-negara tetap berkolaborasi dengan kebutuhannya.

 

Baca Juga:  Pengaruh Proyek One Belt One Road (OBOR) Cina Terhadap Perekonomian Indonesia Di Tahun 2030

Oleh: Abdul Rojak (Badko HMI Jabodetabeka-Banten)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 19,998

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id