Percikan Pemikiran Tentang Sosial dan Politik Dalam Islam

LAPMI HMI | Opini – Islam merupakan salah satu agama yang mengandung nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, bergama dan bernegara. Selain itu Islam memiliki nilai keseimbangan dalam praktik kesehariannya, contohnya di bidang sosial dan politik. Islam tidak hanya memperhatikan nilai spiritual saja, tapi beriringan dengan nilai sosial. Keadaan seperti ini belum tentu dimiliki oleh agama lainnya. Islam yang begitu indah mempertahankan habluminallah dan habluminnanas, bahkan habluminallam sebagai perwujudan dari Islam Rahmatan Lil Alamin.

Keseimbangan yang dimiliki oleh Islam bukan hanya dalam bidang sosial dan politik, tapi meliputi segala sendi kehidupan: ekonomi, politik, sosial, budaya, etika dan moral. Islam tidak hanya memandang ibadah lahir saja, tetapi ada juga ibadah batiniah seperti salat dan Dzikir kepada Allah SWT.  Ada juga yang memahami Islam dalam bidang sosialnya saja, seperti peduli terhadap orang lain melalui: tolong menolong, saling memberi, dan saling membantu satu sama lainnya. Contoh di Bidang kemanusiaan membantu yang kena banjir dan menolong fakir miskin.

 

Islam dalam perkembangannya memaknai sosial sebagai hakikat kebersamaan kolektif kolegial yang cenderung mengurangi egoisitas individual. Sejatinya bahwa lingkungan sosial mampu membangun perjanjian bersama atau di kenal dengan istilah contract social untuk membangun sebuah bangsa dan bahkan negara, selain memperhatikan itu Islam selalu menghadirkan syariah didalamnya.

 

Permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat biasanya mengenai ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya. Pertanyaannya bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat? Telah disebutkan bahwa salah satu permasalahan di bidang sosial adalah ekonomi. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu:

Baca Juga:  Kader Millenial dan Masa Depan HMI

 

Pertama, memberikan pemahaman pentingnya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan sains melalui jenjang pendidikan formal meliputi lembaga-lembaga pendidikan yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan mulai dari Pendidikan PAUD/TK hingga program doktoral (S3), pendidikan nonformal melalui komunitas-komunitas hingga perusahaan profesional yang menghasilkan ekonomi berupa rupiah, dan pendidikan informal dengan kegiatan yang dilakukan di tingkatkan paling rendah melalui dukungan keluarga seperti pentingnya menabung, ada slogan menyatakan bahwa: hemat pangkal kaya dan rajin pangkal pandai.

 

Kedua, mendorong pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis kompetensi dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini di mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, sehingga diharapkan mampu memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat dan berpenghasilan tetap untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.

 

Ketiga, pemerintah membuat regulasi yang pro terhadap keberlangsungan perekonomian rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, transparan dan berkelanjutan. Tentu hal ini menjadikan kemudahan bagi para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan pembangunan sekaligus pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat sekitar bahkan kontribusi terhadap negara yang berbasis APBN.

 

Mari beranjak ke pembahasan mengenai konsep politik dalam Islam. Politik secara terminologi berasal dari kata siyasah, artinya mengatur segenap urusan umat. Selain itu juga siyasah dapat dimaknai dalam perspektif kekuasaan, yakni semata-mata hanya sebagai sarana untuk memparipurnakan pengabdian kepada Sang Pencipta, ialah Allah SWT.

Baca Juga:  Refleksi 72 Tahun, Kembalikan HMI ke Khittahnya

 

Pada prinsipnya politik dalam Islam harus berspektrum pada Islam itu sendiri. Permasalahannya yaitu: (1) apakah politik ada dalam Islam?; dan (2) bagaimana konsep politik dalam Islam?

 

Islam memiliki batasan tertentu dalam politik yang menjadi ciri khas dalam praktiknya. Akan tetapi senantiasa menerima berbagai konsep politik selain dalam perspektif Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang dapat melengkapi konsep politik secara umum pula. Politik dalam Islam dijadikan sebagai upaya untuk bangkit dari kemunduran dan kejumudan agar terhindar dari komoditas politik pragmatis yang hanya menguntungkan sebagian umat, karena pada dasarnya politik dalam Islam senantiasa meningkatkan kebermanfaatan untuk semua umat.

 

Selain itu pula politik dalam keseharian umat manusia, khususnya bagi orang Muslim tentu akan berperan dan bermakna dalam koridor agama yang mampu menyelesaikan permasalahan keragaman dan perbedaan yang ada dalam masalah sosialnya. Selanjutnya mengenai orientasi utama politik Islam terkait masalah kekuasaan yaitu tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi oleh manusia sebagai khalifah fil ardh. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi hanya ada pada Allah SWT. Sementara manusia dijadikan alat oleh Tuhan untuk mengejawantahkan kekuasaan Tuhan yang semata-mata dapat memberikan keadilan untuk seluruh umat manusia di dunia.

Baca Juga:  Hati-Hati Omnibus-Law

 

Berbicara mengenai politik praktis yang terjadi di Indonesia yang mengatasnamakan Islam menjadi prioritas masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktiknya dalam pengambilan kekuasaan sering terjadi ancaman hingga kerusuhan seperti pada pemilihan kepada daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 yang dikemas dengan isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan pada akhirnya menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak. Selanjutnya kerusuhan terjadi dalam protes hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menewaskan 6 orang, dan 200 orang luka-luka yang terjadi di Jakarta tanggal 21 Mei 2019, dilansir dalam matapolitik.com diakses 25/01/2020.

 

Sekelumit permasalahan politik yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan beberapa opsi: pertama, meningkatkan pemahaman pentingnya politik sehat yang bersih melalui pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik atau bahkan pemerintah dengan cara seminar, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung. Kedua, stop perang opini yang menimbulkan informasi hoax sehingga mempengaruhi paradigma masyarakat yang dapat memberikan framing buruk terhadap konstalasi politik yang terjadi. Ketiga, penyederhanaan partai politik yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga mampu banyak mencegah konflik kepentingan yang diinginkan oleh partai politik.

 

Oleh: Muhammad Nur Jamaluddin, S.H. (HMI Cabang Bandung)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 19,998

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id