Membicarakan BUMN Bersama Suherman Saleh

LAPMI HMI | Opini – Pertama yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, kita akan berdiskusi tentang Produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN. Kita tahu BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM). BUMN memiliki fungsi sebagai penyedia barang ekonomis, alat pemerintah dalammenentukan kebijakan perekonomian, penghasil devisa negara, dan lain-lain. Contoh Persero seperti PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan lain-lain. Dari badan usaha ini, Indonesia mendapat pemasukan yang dialokasikan ke negara dalam bentuk APBN. Secara sederhana seperti itu, jelas Pak Suherman.

Kedua, konsep dasar dalam mengelola BUMN, kita perlu berpegang pada tiga prinsip, yaitu : 1) Kedaulatan negara, 2) Kesejahteraan rakyat, dan 3) Penegakan keadilan sosial. Kedaulatan negara/rakyat berarti mampu menjaga dan mempertahankan wilayah kemerdekaan. Kerja-kerja untuk masyarakat, tentu harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan pribadi. Penegakan keadilan sosial senantiasa menjadi gerak langkah dalam mencapai tujuan kemaslahatan bersama. Tiga prinsip ini harus dimiliki oleh pemimpin. Sebagaimana perbedaan pemimpin dengan non pemimpin (anggota) secara sederhana, jika pemimpin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun juga memikirkan orang lain. Berbeda dengan anggota, ia akan selalu memikirkan dirinya sendiri (selfish). Perbedaan ini tidak serta merta muncul pada orang yang diberikan jabatan (pimpinan), sedari menjadi anggota masyarakat sebenarnya telah tampak. Akan berbeda ketika pembecak dengan karakter pemimpin dan pembecak dengan karakter anggota, begitupun dengan profesi apapun.

Baca Juga:  Lampu Kuning OMNIBUS LAW

Ketiga, Mari kita lihat perbedaan BUMN pada era presiden Soeharto, presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), dan presiden Jokowi. Lewat rilis Merdeka.com, pada masa Orde Baru (Soeharto) dipimpin birokrat dan jenderal. Nuansa birokrat dan jenderal cukup kental, yang seharusnya dipimpin oleh seorang profesional sehingga terjadi profesionalisme. Ekonom Dawam Raharjdo menyebutkan, ketika perusahaan pelat merah dipimpin oleh banyak orang politik dan jenderal, maka secara tidak langsung perusahaan akan cenderung dekat dengan politik. Selanjutnya, kapitalisasi para birokrat akan menghancurkan perusahaan itu sendiri.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), BUMN dipimpin oleh Dahlan Iskan. Menurut ekonom Dawam Raharjo, Inovasi terus dilakukan seperti pada PT Pos Indonesia yang terus mengembangkan inovasi di luar bisnis intinya. Data diambil dari tirto.id, pada era Jokowi, capaian pertumbuhan laba lebih rendah ketimbang era pemerintahan (SBY) khususnya pada periode II, laba bersih BUMN rata-rata 12 persen pertahun. Kemudian, Suherman Inovasi-inovasi perusahaan swasta agaknya lebih gesit dalam merespon jaman, dibandingkan dengan perusahaan di bawah BUMN.

Baca Juga:  Menggugat Media Massa dan Keberpihakan Jurnalis

Pertanyaannya, apakah benar era Soeharto sampai pada era Jokowi telah menjalankan ketiga prinsip di atas?

Oleh : Budi Cahyono (Badko HMI Jawa Timur)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 24,261

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id