Produktivitas BUMN Terhadap Kontribusi APBN Sebagai Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat Indonesia

LAPMI HMI | Opini – Pada umumnya pembangunan ekonomi terdiri atas 2 (dua) konsep besar yaitu konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi terhadap dua hal tersebut dapat dilakukan melalui mikroekonomi (usaha menengah kecil ke bawah) dan makroekonomi (biasanya usaha di level negara). Adapun salah satu upaya negara dalam rangka untuk melakukan pemerataan ekonomi bagi masyarakat yaitu melalui produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan pula mampu memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi swasta dan atau koperasi membangun demokrasi ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum), mengenai Persero telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan, kemudian mengenai Perum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum).

Dalam praktikya bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh negara, tentu penyertaan modal berupa saham ini terpisah dari kekayaan negara, yang tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan yang ditunjukkan untuk pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian BUMN yang berbentuk Perum seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan bahwa dalam jenis BUMN ini kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi sekaligus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai upaya pemerataan ekonomi masyarakat.

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati target dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun depan. Target Dividen BUMN pada 2020 naik menjadi Rp 49 triliun. Target dividen BUMN ini naik Rp 1 triliun dari yang ditetapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 48 triliun. “Pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (dividen BUMN) ini kita sepakati menjadi Rp 49 triliun ya. Tok,” ujar Pimpinan Rapat, Said Abdullah, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9/2019), sebagaimana hal ini dilansir dalam CNBC Indonesia yang diakses (24/01/2020).

Baca Juga:  Pengaruh Proyek One Belt One Road (OBOR) Cina Terhadap Perekonomian Indonesia Di Tahun 2030

Berdasarkan Pasal 2 UU BUMN bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut Aloysius, meskipun masih harus menghadapi banyak tantangan, BUMN harus disiapkan mampu memberikan kontribusi cukup signifikan dalam perekonomian nasional dan penerimaan negara. “Kontribusi BUMN meliputi setoran pajak dan dividen, akan terus meningkat sejalan dengan program restrukturisasi dan peningkatan kinerja perseroan,” kata Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius K. Ro, di Jakarta, Kamis (14/1/2016), dilansir dalam suara.com (24/01/2020).

Selain itu bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 33 bahwa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN sebagai upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia?

Baca Juga:  HMI dalam Badai Kekuasaan

Mengutip dari hasil paparan materi pertama Latihan Kader 3 (Advance Training) HmI Badko Jawa Barat mengenai produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN yang disampaikan oleh Dr. Suherman Shaleh, AK.,M.Sc. bahwa cara mewujudkan produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN sebagai upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

  1. Memahami secara utuh dan menyeluruh makna kedaulatan wilayah, maksudnya bahwa pemerintahan dalam negara sejatinya senantiasa menjunjung tinggi keberadaan wilayah NKRI, sehingga segala upaya yang dilakukan pemerintahan dalam pemerataan ekonomi, khususnya melalui produktivitas BUMN mampu merefleksikan makna kedaulatan wilayah itu sendiri, yaitu suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri, dalam hal ini yaitu pembangunan perekonomian nasional.
  2. Pemerintah mampu mengoptimalkan kesejahteraan bangsa, artinya bahwa seluruh rakyat Indonesia merasakan secara merata dan nyata hasil dari keuntungan BUMN, melalui fasilitas umum seperti infrastruktur jalan tol, tempat ibadah, rumah sakit umum, dan lainnya.
  3. Pemerintah sudah seharusnya menegakkan keadilan, yaitu keadilan untuk masyarakat Indonesia baik adil secara ekonomi maupun adil secara sosial yang didapatkan tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Baca Juga:  BUMN Semakin Tak Berdaya

Penulis memandang jauh lebih daripada itu bahwa produktivitas BUMN terhadap kontribusi APBN sebagai upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia dimaknai juga sebagai pemerataan rezeki dari Tuhan melalui pemerintahan yang dilakukan oleh BUMN. Artinya bagi kaum Muslim khususnya bahwa pemerintahan sebagai representatif Tuhan, sudah seharusnya mampu mengoptimalkan rezeki yang berasal dari Tuhan melalui pemerintahan yang dilakukan oleh BUMN melalui keuntungannya guna mewujudkan pembangunan perekonomian nasional yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

 

Oleh: Muhammad Nur Jamaluddin, S.H. (HMI Cabang Bandung, Badko HMI Jawa Barat)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 19,998

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id