Permasalahan BUMN di Indonesia

LAPMI HMI | Opini – Sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipegang oleh Erick Tohir banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh menteri sebelumnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sungguh sangat diharapkan menjadi tulang punggung dalam membangun atau bahkan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini tentu perlu meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia di tubuh BUMN itu sendiri.

Hal ini merupakan kesadaran kolektif dalam menghadapi persaingan yang lebih kompetitif ditunjukkan dengan diberikannya otoritas dan otonomi yang berarti kebebasan mengelola secara fleksibel, visioner, inisiatif, dan produktif yang berorientasi pada hasil konkrit.

Dalam konteks ini, kehadiran BUMN sangat berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam undang-undang 45 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ditegaskan pula dalam ayat 4 yang bunyinya Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Baca Juga:  HMI Dan Ihwal Independensi Yang Belum Selesai

Ini merupakan tugas yang tidak mudah, mengingat kebutuhan masyarakat yang dominan pada sektor energi, listrik dan air. Karena hal itu merupakan hajat masyarakat bersama yang sangat penting.

Namun, jika memotret dari kepemilikan sahamnya bahwa di Indonesia BUMN berbentuk persero dan perusahaan umum. Sedangkan jika dilihat dari bidang usahanya, sangat beragam nama BUMN di Indonesia, mulai dari bidang telekomunikasi, konstruksi, gas, uap, air, listrik, dsb.

Tujuan global dari beragam bentuk BUMN yang ada di Indonesia, tidak lain adalah untuk meraup keuntungan. Hal tersebut tidak dapat disangkal lagi. Tetapi, yang menjadi problemnya yakni fungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak seringkali terabaikan.

Menurut data nota keuangan, dalam anggaran APBN 2018 terdapat defisit anggaran sebesar 325,9 Trilyun atas belanja negara yang surplus 2.220,7 Triliyun. Jika dilihat dari laporan masing-masing BUMN dari GARUDA INDONESIA misalnya terdapat kisruh yang terberitakan sampai ke negara luar tentang kejanggalannya atas laba bersih sebesar sekitar 807US$ dibanding kerugian tahun sebelumnya sebesar 216,58 juta US$.
Sudah sepantasnya BUMN terus melakukan perbaikan serta pembenahan secara fundamental, jika kita membandingkan dengan visi Indonesia 2024 diantaranya yakni adanya reformasi birokrasi dan APBN yang fokus dan tepat sasaran untuk memberi kebermanfaatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:  HMI sebagai Pasar Intelektual Indonesia

Menurut hemat penulis, manakala persoalan ini tidak direformasi baik SDM maupun sistem kerja laporan keuangan yang akan menerima dampak buruk tentu saja masyarakat secara umum. Dan pada akhirnya negara akan tertinggal jauh serta tidak produktif dibanding negara lain. Kita pernah mendengar betapa negara lain sangat tegas menindak adanya kelemahan kinerja BUMN nya ketika tidak mampu melayani masyarakatnya dengan baik, bahkan para pengelolanya pun rela melepaskan jabatannya sebagai bentuk penyelesalan atas kerugian karena budaya malunya sangat tinggi. Lantas yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah apakah para pejabat di Indonesia sudah memiliki budaya malu seperti itu?

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, negara harus memikirkan kompensasi kepada masyarakat atas kerugian akibat penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Kompensasi tersebut dapat berupa ganti kerugian materiil ataupun bentuk pertanggung jawaban lainnya yang dapat dituangkan dalam regulasi secara tegas dan jelas. Karena pada prinsipnya, bukan saja kerugian materiil yang mungkin timbul tetapi juga dapat menimbulkan bahaya laten dan mengancam penggunanya.

Baca Juga:  Pendekatan Smart Power Diplomacy di Era Globalisasi

Oleh karena itu solusi yang ditawarkan adalah pertama, upaya peningkatkan kualitas operasi, pelayanan dan pendapatan BUMN. Kedua, menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sehingga tercipta tingkat efisiensi yang semakin tinggi.Ketiga,melanjutkan pelaksanaanrestrukturisasi, termasuk pemetaan secara bertahap masing￾-masing BUMN di berbagai sektor supaya tidak terus berkiblat terhadap cara atau pola-pola yang lama.

 

Oleh: Irfan Sopyan (HMI Cabang Kabupaten Bandung, Badko HMI Jawa Barat)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 19,998

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id