Lampu Kuning OMNIBUS LAW

LAPMI HMI | Opini – Di Era Revolusi Industri 4.0 ini, Indonesia tidak menjadi pilihan yang menarik untuk investasi di banding dengan negara asia yang lain karena banyaknya regulasi terkait perijinan yang tumpah tindih dan tentu saja bermuara pada lamanya ijin investasi serta biaya tinggi yang sulit diprediksi maka pemerintah menyusun omnibus law, dimana  RUU omnibus law disiapkan untuk memangkas regulasi terkait perijinan di bidang investasi di sekitar 70 undang-undang lewat satu undang-undang baru agar membangkitkan gairah investasi di Indonesia. Namun kehadiran omnibus law kepermukaan ini masih ada kekhawatiran dan menimbulkan reaksi dari para buruh.

Empat draf omnibus law sudah resmi masuk dalam Prolegnas 2020. Omnibus law untuk RUU Cipta Lapangan kerja, RUU Kefarmasian, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

Masyarakat diharapkan jangan lengah mengawal terkait RUU omnibus law karena aturan-aturan ini akan berdampak besar dalam beberapa tahun kedepan, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait ketenagakerjaan. Pemerintah berkepentingan agar omnibus law ketenagakerjaan dapat meningkatkan aliran investasi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi dan buruh berkepentingan dalam soal kesejahteraan, terutama pengupahan, pesangon, dan jam kerja. Sebaliknya, dunia usaha berkepentingan dalam hal efisiensi melalui penciutan biaya operasional perusahaan yang kerap menyasar pengeluaran untuk buruh, seperti upah dan pesangon.

Di sisi lain kasus beberapa BUMN yang mencatatkan kerugian, seperti kasus Jiwasraya harus dilihat sebagai persoalan serius yang dapat menghambat investasi karena perusahaan BUMN dimana ada sebagian saham negara, tapi faktanya bermasalah. Ini mempengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Jangan sampai pada kasus ini rakyat yang dirugikan dengan adanya RUU omnibus law.

Baca Juga:  BUMN Ber-Keadilan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Hal ini dapat dilihat dari absennya upaya pemerintah untuk melibatkan publik, terutama dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh. Sebab, Satgas Omnibus Law yang dibentuk pemerintah dipimpin kalangan pengusaha dengan anggota dari pengusaha, perwakilan pemerintah dan akademisi, Seharusnya draf RUU ini harus di sebar pada masyarakat agar bisa memberikan koreksi dan masukan sebagai bentuk aspirasi dan keterwakilan dari kalangan buruh. Dan jangan sampai kita kecolongan dalam aturan ini.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaats) bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Pada negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tujuan hukum antara lain ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Omnibus Law Cipta Lapangan kerja juga sebaiknya tidak hanya memprioritaskan untuk efisiensi regulasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana agar Omni Bus Law bisa melahirkan kesejahteraan masyarakat karena menjadi ruh dari UU.

Terakhir para penerus bangsa harus terus mengawal kedaulatan bangsa ini supaya Negara lain tidak semena mena dan berkuasa di Negara kita. Tak lupa kita harus terus berupaya untuk memberikan jalan kesejahteraan bagi masyarakat dan senantiasa menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga:  Percikan Pemikiran Tentang Sosial dan Politik Dalam Islam

 

Oleh: Ismail Sholeh (HMI Cabang Bandung, Badko HMI Jawa Barat)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 19,998

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id