Optimalisasi Peran BUMN dalam Pemerataan Listrik dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Natuna

LAPMI HMI | Opini – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Banyak wilayah yang berpotensi besar akan sumber daya alam  yang seharusnya mampu mensejahterakan masyarakatnya dalam hal ekonomi.  Namun pada kenyataannya banyak titik-titik tertentu yang sebenarnya termasuk dalam wilayah yang cukup strategis belum mampu dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah, seperti wilayah yang saat ini sedang viral yakni Natuna yang masuk dalam kepulauan Riau.  Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia belum serius dalam mengoptimalisasikan potensi-potensi lokal yang dimiliki.  Pemerintah terlihat mulai berlari saat sudah di kejar, tepatnya saat Tongkok dengan gagah dan berani menampakkan kapal nelayan dengan pengawalan coast guardnya di wilayah ZEE Indonesia tepatnya di pulau Natuna. Selain  mengganggu mata pencaharian para nelayan Indonesia,  adanya kapal nelayan dan coast guard Tiongkok di natuna juga sangat menghawatirkan akan terancamnya kedaulatan bangsa.

Berdasarkan berita yang dirilis oleh kumparan pada 10 januari 2020, terdapat kecamatan di wilayah Natuna yang masih belum teraliri listrik secara maksimal yakni kecamatan pulau tiga barat.  Di kecamatan tersebut terdapat 4 desa yang masih dialiri listrik hanya selama 12 jam per hari. Hal ini jelas menyebabkan banyak potensi-potensi yang tidak mampu dioptimalkan dengan baik. Padahal,  dengan sumber daya alam yang cukup melimpah,  seharusnya mampu menghidupkan roda perekonomian di wilayah Natuna. Selain adanya komoditas laut yang begitu melimpah,  Natuna juga kaya akan migas.  Hal tersebut menyebabkan betapa menariknya pulau natuna sehingga China pun tidak menggubrik terkait UNCLOS 1982.

Baca Juga:  Hati-Hati Omnibus-Law

Akibat begitu bersikukuhnya China dalam pengklaiman Natuna,  China pun mengandalkan Nine Dash Line sebagai penguatanan pembenarannya. Namun,  Indonesia tidak menyerah begitu saja.  Cukup apresiasi terhadap gerakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Terutama diplomasi yang dilakukan oleh menteri Retno dengan negara-negara lain dalam penguatan UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa Natuna masuk ke dalam ZEE Indonesia. Selain itu,  dari dalam kementerian pertahanan pun,  Indonesia mengerahkan TNI, bakamla, dll baik di laut,  maupun di udara.  Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia cukup baik dalam pengusiran nelayan dan coast guard China di wilayah ZEE Indonesia.  Namun, hal tersebut tidak selesai sampai disitu saja. Masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama dalam penguatan perekonomian masyarakat di wilayah Natuna. Akibat kurangnya pasokan listrik hanya 12 jam per hari yang masuk ke wilayah natuna,  hal tersebut menghambat roda perekonomian terutama usaha-usaha kecil rumahan yang merupakan salah satu penghidup perekonomian masyarakat kecil di wilayah Natuna.  Banyak UMKM-UMKM yang tidak maksimal dalam proses produksinya seperti kerupuk ikan rumahan,  pembuatan es,  pengawetan ikan,  dll

Cukup minimnya pasokan listrik yang masuk ke wilayah Natuna,  maka diperlukan pengoptimalan peran dan managerial BUMN melalui perusahaan PLN agar mampu memasok listrik selama 24 jam perhari di wilayah Natuna.  Karena,  dengan optimalnya pasokan listrik yang masuk ke wilayah Natuna,  maka roda perekonomian di wilayah natuna pun mampu berjalan dengan baik,  bahkan hal tersebut akan berefek positif terhadap pemasukan kas negara.  Karena pada dasarnya menurut Drs Suherman sholeh, BUMN ini merupakan badan yang berhubungan atau erat kaitannya dalam kedaulatan wilayah, pensejahterakan rakyat dan penegakan keadilan.

Baca Juga:  Sosial Politik: Tantangan Masyarakat yang Berkeadilan

 

Oleh: Frely Rahmawati (HMI Cabang Serang, Badko HMI Jabodetabeka-Banten)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 24,330

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id