Produktivitas BUMN Terhadap Kontribusi APBN

LAPMI HMI | Opini – Pada dasarnya, segala peraturan ataupun regulasi yang dibuat oleh setiap pemerintah selaku pengemban amanah rakyat adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta terlepas dari segala intervensi dari pihak manapun.

Di Indonesia sendiri, semenjak dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014), Indonesia berhasil menekan jumlah utang negara yang kemudian berpengaruh terhadap produktivitas usaha-usaha masyarakat kecil.

Sebagaimana yang telah disinggung dalam penyampaian materi ini oleh kakanda Suherman Shaleh, yang menyatakan bahwa seharusnya kehadiran BUMN di negara ini adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis melihat hal ini sebagai sebuah kegagalan pengelolaan kenegaraan dalam memanivestasikan kinerja BUMN ini sebagai salah satu alat negara untuk memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Indikator keberhasilan dari hadirnya BUMN di negara ini terkadang terbilang subjektif. Penilaian-penilaian subjektif seperti ini diberikan kepada penyelenggara negara dengan muatan-muatan politis untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan masa menjelang pilpres pun gencar dilakukan. Sehingga yang terjadi adalah sarana yang seharusnya dijadikan sebagai alat untuk memajukan negara dan memakmurkan rakyat malah berubah menjadi senjata dan pedang politik yang melibas rakyat itu sendiri.

Baca Juga:  Kader Millenial dan Masa Depan HMI

Proses politisasi BUMN seperti ini mungkin menjadi hal yang lumrah ketika Indonesia dipimpin oleh presiden Joko Widodo pada periode lalu. Analisis sederhana yang dapat kita lakukan adalah pada saat-saat menjelang Pemilu 2019, dimana Jokowi mendapatkan kritikan dari kalangan umat Islam secara mayoritas sehingga mengakibatkan turunnya pamor dan elektabilitas Jokowi sendiri.

Sehingga dengan demikian, adanya gesekan antara Jokowi dengan rakyat mengakibatkan terjadinya pencitraan secara berlebihan yang dilakukan oleh presiden Jokowi sendiri dengan cara memanfaatkan kinerja beliau yang “gagal” itu demi menambal elektabilitasnya yang kala itu sedang menurun. Salah satu cara yang kemudian digunakan adalah dengan mengungkit prestasi-prestasi presiden dalan segala bidang, tak terkecuali pengelolaan BUMN.

Dengan adanya kegiatan politisasi BUMN seperti itu, maka tidak heran jika kehadiran BUMN di negara ini yang dikelola oleh rezim Jokowi dinilai gagal dalam memberikan kontribusi yang baik dan signifikan terhadap APBN.

 

Oleh: Harun Al-Rasyid Selano (HMI Cabang Sorong, Badko HMI Papua-Papua Barat)

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 19,998

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id