HMI GARUT TUNTUT KEJARI : Tegakan Supremasi Hukum Usut Tuntas Kasus Korupsi di Kab. Garut

Lapmi | Garut – 20 orang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut berdemonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Negeri Garut, mereka menuntut agar kapabilitas kejaksaan melaksanakan kuasa atas supremasi hukum. Pula Mewujudkan pemerintah Kab. Garut yang bersih.

Doc. Saat massa aksi HMI melakukan audiensi didepan gedung Kejari Garut/photo

Dalam aksinya, mahasiswa mengutarakan berbagai orasi. Menurut Ginan selaku danlap “ingin kesesuaian dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu kejaksaan juga memiliki doktrin TRI KRAMA ADHYAKSA, yakni SATYA Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. ADHI Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. WICAKSANA Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya”, terangnya.

Selain itu, dari pihak demonstran berpendapat, kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana dan perdata di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakkat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Selasa (23/07/2019)

Dari pihak demonstran menuturkan bahwa yang terjadi hari ini, Kejari Garut seolah-olah melupakan tugas pokok dan fungsinya yang sudah termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. Dimana saat ini kasus-kasus yang telah kerugian negara (khusunya masyarakat kab Garut) sebesar Rp.1,8 miliar pada tahun 2018. Tahun 2018 BPK mencatat Rp.1,8 Miliar terhadap kerugian negara tersebut, ditemukan temuan dari beberapa Dinas, Sebanyak 30 proyek.

Baca Juga:  HMI Cabang Tanjabbar Galang Dana Korban Kebakaran Teluk Nilau.

Koordinator lapangan, Sandi mengatakan, “Antara lain dugaan korupsi dana hibah bantuan Provinsi Jabar tahun 2017 yang diterima Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Kabupaten Garut dan soal proyek pembangunan perbaikan jalan Cikelet, Mangkraknya revitalisasi pasar leles, Pembebasan lahan Pembangunan jalan baru di Kadungora, pembangunan sarana olah raga GOR serta kasus-kasus lainnya yang sedang ditangani oleh Kejari Garut masih dalam tanda tanya publik”, ujarnya.

Menurutnya, harus sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan seluruh badan publik untuk dapat mengelola informasi publik. Pengelolaan informasi publik tersebut dimaksudkan agar mudah diakses oleh masyarakat. Diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan release yang disampaikan kepada redaksi Independensia.

Berikut berbagai layangan tuntutan dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut ;
1. Memberikan laporan kepada publik sudah sejauh mana proses hukum kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Garut.
2. Usut tuntas semua kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Garut.
3. Tindak tegas oknum-oknum yang diindikasikan bermain dalam kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Garut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.(rls)

Pipin Cakaba


Visitors:

  • 14,935

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id