Menggugat Media Massa dan Keberpihakan Jurnalis

Oleh: Bergas Chahyo Baskoro
(Direktur Utama Bakornas LAPMI PB HMI)

Dunia media saat ini sudah maju begitu pesat. Revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi telah menempatkan media sebagai instrumen yang embeded, tak terpisahkan dalam pembangunan suatu negara. Kemajuan ini, harus mampu dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan terus mengembangkan teknologi dan terpenting adalah membangun sumber daya manusianya. Tanpa adanya sumber daya manusia yang unggul, Indonesia hanya akan menjadi ‘pasar’, baik pasar hasil produksi maupun pasar tenaga kerja.

Industrialisasi media yang bekerja dengan bertumpu pada kekuatan kapital, harus terus diimbangi oleh gerakan media yang berlandaskan pada cita-cita konstitusional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan perlindungan hak segenap warga negara, meningkatkan kesejahteraan dan mendistribusikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara politik, media harus menjadi instrumen perjuangan untuk menyelesaikan beragam persoalan keumatan dan kebangsaan, bukan sekadar alat untuk mengakumulasi kekuasaan.

Media massa saat ini, menurut saya, terjebak dalam industrialisasi yang sekadar melayani permintaan pasar dan melayani keinginan penguasa. Tidak semua media tentunya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa narasi media hari-hari ini belum mampu mengartikulasikan situasi dan kondisi permasalahan bangsa hingga akarnya. Alih-alih mengungkap akar masalah, media saat ini terjebak pada narasi “hoaks”, “terorisme”, “ujaran kebencian”, “SARA”, dan semacamnya yang menyangkut kepentingan penguasa.

Persoalan dasar tentang kemiskinan, ketimpangan yang bersifat struktural, perbaikan kebijakan dan tata kelola, belum menjadi wacana setting yang dominan dalam pemberitaan media massa. Isu korupsi misalnya, hanya dieksploitasi seputar “operasi tangkap tangan”, belum mampu mengungkap masalah kebijakan yang membuat potensi korupsi itu bisa terjadi. Isu ketimpangan dan kemiskinan, tertutupi oleh narasi “pertumbuhan ekonomi”, tanpa mengungkap persoalan pemerataan distribusi dan keadilan. Demokrasi dalam kehidupan warga negara, dibelenggu dengan berbagai ancaman pidana ketika berupaya mengartikulasikan gagasan dan pendapat yang berbeda dengan cara pandang penguasa. Padahal seharusnya, pers sebagai pilar ke-4 demokrasi harusnya menjadi penyokong kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Baca Juga:  HMI Dan Ihwal Independensi Yang Belum Selesai

Media tidak boleh dikuasai dan terakumulasi pada segelintir orang atau kelompok, apalagi pada penguasa. Warga negara (citizen), yang dijamin hak-haknya oleh undang-undang, harus diberi ruang kebebasan dalam berkontribusi terhadap membangun narasi kebangsaan. Negara harus menjamin kebebasan tersebut, bukan malah membelenggu dengan dalih “mengontrol”. Perbedaan pandangan dan perdebatan yang terjadi, merupakan keniscayaan sebagai dialektika di antara warga negara, yang pada ujungnya akan membangun iklim demokrasi yang sehat. Tidak perlu ada ketakutan, apalagi syndrome terhadap kritik dan koreksi, karena sesungguhnya itulah yang akan mendewasakan bangsa ini menjadi bangsa yang unggul dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, media harus semakin peka terhadap persoalan kebangsaan dan keumatan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kemiskinan, ketimpangan, perbaikan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam, dan korupsi.

Media harus peka terhadap persoalan kebangsaan dan keumatan. Narasi yang dibangun harus didasarkan pada semangat dan tujuan untuk menyelesaikan akar persoalan. Ketajaman mengungkap fakta, menyajikan analisis, dan membingkai wacana sangat bergantung pada kapasitas insan media yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, para insan media juga harus terus mengasah kemampuan, baik pikiran maupun keberpihakan terhadap urusan kabangsaan dan keumatan, agar tidak terjebak pada pragmatisme kepentingan penguasa.

Revitalisasi Lembaga Pers HMI

Baca Juga:  Kader Millenial dan Masa Depan HMI

Bakornas LAPMI sebagai lembaga semi otonom dalam organisasi HMI yang bergerak di bidang pers, pada periode kepengurusan 2018-2020 ini menetapkan tiga langkah strategis pengembangan organisasi.

Pertama, menginisiasi saluran media dan memperkuat konsolidasi internal. Membangun kembali kanal media yang selama lebih dari setahun vacuum pada periode sebelumnya bukan perkara yang mudah. Selain bangunan medianya tidak ada, kepercayaan (trust) dari kader, alumni, dan pihak luar HMI juga defisit. Oleh karena itu, ketika pelantikan Bakornas LAPMI pada 30 Oktober 2018 lalu di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Bakornas LAPMI secara serentak me-launching 2 kanal media dalam bentuk online, yakni independensia.id dan lapmi.hmi.or.id. Kanal yang terakhir ditujukan sebagai semacam “kantor berita HMI”, dimana semua kegiatan HMI se-Indonesia, mulai dari tingkat komisariat hingga PB, baik organisasi induk maupun badan khusus, akan dipusatkan disana. Hal ini dilakukan sabagai bagian dari ikhtiar perjuangan HMI melalui adaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Kedua, membangun sumber daya manusia LAPMI yang memiliki kapasitas jurnalistik, integritas, dan wawasan keumatan. Dinamika yang senantiasa terjadi dalam lingkup internal organisasi, seringkali menjebak kader-kader HMI (termasuk LAPMI) untuk kemudian mengabaikan isu-isu keumatan di sekitarnya. Kader HMI, misalnya, lebih ‘fasih’ menjelaskan persoalan konflik internal hingga hal-hal yang individual, namun gagap ketika harus mengungkap persoalan keumatan dan kebangsaan beserta dengan data dan fakta.

Bakornas LAPMI secara strategis ingin merevitalisasi keberadaan LAPMI dalam tubuh organisasi sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen gerakan organisasi, baik dalam rangka perkaderan maupun sebagai mekanisme kontrol kekuasaan pemerintahan. Selain itu, LAPMI diharapkan mampu mengambil peran dalam mengelola dapur gagasan organisasi, sebagai penyedia data dan fakta yang menjadi pondasi dari langkah strategis organisasi yang diambil berdasarkan mekanisme seperti rapat harian dan sebagainya.

Baca Juga:  HMI di Persimpangan Kiri Jalan

Ketiga, pengembangan kemandirian LAPMI melalui usaha kreatif dan layanan jasa media. LAPMI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pembangunan bangsa dan negara, dengan tetap menjaga independensi organisasi. Kemandirian merupakan prasyarat agar independesi organisasi dapat diselenggarakan.  Melalui independensi yang terjaga, diharapkan organisasi akan terus mampu mengartikulasikan dan mengungkap persoalan kebangsaan-keumatan dengan terus menjalankan amanah yang dimandatkan oleh konstitusi.

Sebagai sesama kader, saya pun mengajak segenap kader HMI agar kita bersama-sama tetap mawas diri. Menjadi kader HMI yang harus diutamakan adalah intelektualitas yang berpihak terhadap persoalan kebangsaan dan keumatan. Segala pedoman dan tujuan organisasi yang harus dipegang teguh oleh setiap kader sudah terdapat dalam konstitusi. Baca kembali konstitusi sebagai sebuah pegangan, sembari terus menimba ilmu pengetahuan apapun yang menjadi minat dan pilihan kader.

Semakin banyak akumulasi pengetahuan yang dimiliki, semakin tajam pisau analisis dalam mengungkap persoalan. Semakin kuat pegangan nilai-nilai konstitusional, maka akan semakin terjaga independensi setiap kader. Pada akhirnya, kader yang unggul, mumpuni, dan berdaya saing akan mengantarkan organisasi HMI kepada marwah dan khittah perjuangan yang dimandatkan oleh para pendiri. Teruslah memproduksi karya untuk umat, membangun kemandirian, dan menjaga independensi. Yakinlah usaha sampai.

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 11,892

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id