MN KAHMI Dorong Konsensus Nasional Reforma Agraria Sebagai Agenda Konstitusional Bangsa

LAPMI HMI | Jakarta – Isu ketimpangan penguasaan lahan menjadi salah satu topik yang memanas saat ini pasca debat calon presiden Jokowi-Prabowo. Pengusaan lahan skala besar oleh segelintir orang melalui beragam rezim perizinan mulai Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan skema perizinan lainnya telah melahirkan ketimpangan dan melanggar falsafah dasar negara untuk menciptakan keadilan bagi segenap rakyatnya. Mencermati hal tersebut, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mendorong Pemerintah untuk menjadikan ‘Reforma Agraria’ sebagai konsensus nasional.

“Keadilan distribusi alokasi sumber-sumber agraria nasional, utamanya tanah, merupakan mandat konstitusional negara guna menjamin keberlangsungan sumber kehidupan segenap warga negara”, ungkap Herman Khaeron, Presidium MN KAHMI.

Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim MN KAHMI berpendapat bahwa redistribusi penguasaan tanah adalah hal yang mendesak dilakukan untuk memecahkan masalah keadilan agraria sebagai upaya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Maraknya konflik agraria akibat adanya ketimpangan alokasi penguasaan lahan hanya bisa diselesaikan dengan reforma agraria demi mewujudkan keadilan rakyat.

MN KAHMI memahami ada banyak kendala hukum di tataran operasional dalam menjalankan reforma agraria, oleh karenanya, perlu adanya konsensus nasioal sebagai agenda bersama yang melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, antara lain Presiden dan jajaran Kementerian/Lembaga, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga:  Jelang Debat Capres, KAHMI Sumbang Gagasan Berupa Buku

Selain mendorong adanya konsensus nasional reforma agraria, MN KAHMI juga mendorong Pemerintah agar segera menjalankan putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/TUN/2017 dengan membuka informasi publik mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Reforma Agraria adalah mandat konstitusional, sehingga harus jadi agenda konstitusional bangsa”, pungkas Herman.

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 2,704

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id