Dinamika Organisasi dalam Perspektif Konstitusi

Oleh: Bergas C. Baskoro
(Direktur BAKORNAS LAPMI)

Hari-hari ini situasi organisasi himpunan diwarnai dinamika yang menarik dan menantang. Menarik bagi para free-rider dan rent-seeking yang memanfaatkan ketidakpastian situasi dalam rekahan kekuasaan yang terjadi. Menantang bagi para kader ideologis untuk memanifestasikan nilai-nilai perjuangan dan menguji pengetahuan serta kedewasaan organisasi yang dimiliki untuk mengambil sikap, dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dalam bingkai himpunan.

Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan perspektif atas situasi yang terjadi, yang kemudian melatarbelakangi sikap yang diambil, baik secara pribadi, maupun secara organisatoris.

Gejala Persoalan

Gejala atas persoalan yang terjadi pada hari ini, dipicu oleh adanya dugaan pimpinan organisasi yang dinilai melanggar konstitusi organisasi dan ditambah dengan perubahan struktur politik yang membuat berubahnya konstalasi. Hal ini kemudian menimbulkan delegitimasi kepemimpinan dalam struktur koalisi yang sebelumnya terbentuk pasca kongres. Puncak dinamikanya ditandai dengan adanya penetapan PJS (Penanggung Jawab Sementara) Ketua Umum dalam rapat harian yang merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan MPK.

Hal ini kemudian berimbas pada terjadinya dualisme[1] legitimasi sosial dan politik yang merembet hingga ke tingkat Badko dan Cabang. Agar kemudian situasi ini dapat dilihat secara jernih dengan perspektif konstitusi sebagai landasan organisasi, maka ada beberapa poin uraian yang akan coba saya ungkapkan:

Putusan MPK: (in)Konstitusional ?

Berdasarkan rapat MPK yang kemudian menghasilkan beberapa ketetapan hasil rapat yang tertuang dalam Surat Keputusannya, terdapat beberapa poin yang kemudian menjadi pemicu makin meningkatnya skala dinamika yang terjadi. Adapun poin hasil-hasil ketetapan tersebut, antara lain:

Baca Juga:  Muhasabah Kader HMI dalam Era Millenial

Surat Keputusan MPK 07/KPTS/A/03/1440H, dengan poin ketetapan:

  • Menerima gugatan untuk membatalkan SK Pengurus Besar Nomor: ISTIMEWA/KPTS/A/K/04/1440, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2018 tentang reshuffle. Gugatan ini diajukan oleh ‘kelompok’ yang sebagian besar merupakan elite faksi politik dalam koalisi pasca kongres yang telah direshuffle.
  • Dengan diterimanya gugatan atas pembatalan tersebut, MPK menetapkan pemberlakuan kembali SK sebelumnya, yakni nomor: Istimewa/KPTS/K/08/1439 yang berarti membatalkan reshuffle pengurus, sehingga pengurus yang telah direshuffle dikembalikan pada struktur jabatan sebelumnya.

Surat Keputusan MPK 08/KPTS/A/03/1440H, dengan poin ketetapan:

  • Memberhentikan Ketua Umum karena dinilai terbukti melakukan pelanggara konstitusional.
  • Menginstruksikan PB untuk menyelenggarakan rapat harian guna menunjuk PJS Ketua Umum PB sesuai AD/ART.

Berdasarkan hasil ketetapan MPK tersebut, ada poin krusial yang memiliki kaitan secara tekstual dan tercantum dalam AD/ART, di antaranya:

  • Pasal 41 ART, menyatakan bahwa MPK “ …..memberikan penilaian konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional” (penilaian, bukan putusan).
  • Pasal 42 ART, ayat 7 dan 8, menyatakan bahwa kewenangan MPK memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat hanya di tingkat MPK.
  • Pasal 43 ART, ayat 6 berbunyi “Sidang MPK dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 (dua-pertiga) anggota MPK dan dipimpin oleh Koordinator MPK.

Melalui telaah teks konstitusi, seharusnya seorang kader yang sehat akal dan jiwanya mampu menggunakan konstitusi sebagai alat untuk menguji konstitusionalitas putusan MPK tersebut.

  • Jika jumlah anggota MPK yang hadir kurang dari 10 orang (2/3), maka tidak bisa dinyatakan sah. Tidak ada mekanisme menunggu quorum (seperti persidangan lainnya), karena yang difasilitasi dengan skema 50%+1 adalah hasil keputusannya, bukan mekanisme persidangannya. Sehingga jika kurang dari 2/3 jumlah anggota yang hadir, maka sampai kapanpun persidangan tidak bisa dinyatakan sah, kecuali menunggu jumlah itu terpenuhi. Juga tidak bisa ada mekanisme “penyusulan” tanda tangan atas keputusan, karena bagaimana bisa menandatangai keputusan yang mekanismenya saja tidak sah?
    Penggunaan konjungsi “dan” (bukan “dan/atau”) dalam klausa “dipimpin oleh Koordinator MPK” memiliki arti bahwa kehadiran Koordinator MPK, apapun situasinya, merupakan harga mati. (Jika koordinator MPK berhalangan/meninggal dunia, mekanisme penggantiannya diatur untuk penggantian koordinator, bukan meniadakan eksistensi fungsional koordinator).
  • Jika persidangan dipaksakan untuk sah dengan melanggar landasan konstitusional seperti disampaikan sebelumnya, maka MPK hanya berwenang memberikan putusan yang final dan mengikat di tingkat MPK. Mengembalikan SK ataupun Memberhentikan Ketua Umum bukan kewenangan MPK, melainkan kewenangan Sidang Pleno atau Rapat Harian (ART pasal 20 ayat 10).
Pengangkatan PJS Ketua Umum: (in)Konstitusional ?
  • Seandainya pun hasil keputusan MPK di atas (dipaksakan) konstitusional, maka pemberhentian Ketua Umum hanya bisa dilakukan di sidang pleno atau rapat harian. Berdasarkan ART pasal 20 ayat 10, terdapat pengaturan terkait mekanisme pemberhentian Ketua Umum yang dapat dilakukan pada forum sidang pleno atau rapat harian 50%+1 suara. Melalui pegangan konstitusional ini, dengan jumlah pengurus besar yang mencapai 200 orang, maka pemberhentian Ketua Umum hanya dapat sah secara konstitusional apabila jumlah suara yang mendukung pemberhentian > 100 orang dalam persidangan.
Rekonsiliasi Politik dan Mengawal Marwah Organisasi

Melihat realitas-situasi politik yang terjadi hingga hari ini, sikap organisatoris lembaga yang dipimpin oleh penulis adalah tetap sesuai dengan mandat konstitusi yang tertuang dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, yakni berada dalam tubuh organisasi, mengawal perkaderan, memfasilitasi produksi karya melalui aktivitas koordinasi dan asistensi organisasi di tingkat cabang. Tidak ada pilihan lain.

Baca Juga:  Iyang Parangi Resmi Pimpin Kohati Jakpustara

Terkait dengan dinamika hari ini yang apabila terus dipaksakan akan mencatatkan sejarah kelam dalam pelanggaran konstitusional bagi organisasi, maka dalam menyelesaikan dinamika yang terjadi sangat diperlukan adanya penguatan komunikasi politik di antara para pihak. Artikulasi kepentingan masing-masing pihak harus saling didengar sebagai wujud kepedulian atas keberlanjutan organisasi yang lebih baik di masa depan. Etika politik juga harus dikedepankan, sehingga tali silaturahmi dan ukhuwah islamiyah yang terbangun tidak hancur lebur, yang di atas puing-puingnya dibangun pilar-pilar keserakahan dan pragmatisme keduniawian.

Hal yang terpenting adalah keberanian bersikap yang dilandasi kejujuran dan rasionalitas akal sehat. Bagi ketua umum, jika memang merasa melanggar konstitusi, sebaiknya mundur. Bagi pengurus, jika memang menilai ada hal-hal yang tidak sesuai landasan konstitusional, harus diperjuangkan. Karena hanya pondasi konstitusi-lah yang akan menjamin terselenggaranya kehidupan organisasi yang mampu menjawab tujuan organisasi hari ini dan di masa depan. Bagi kader-kader semua, teruslah belajar, mencipta, dan mengabdi kepada himpunan dan umat melalui proses-proses perkaderan dan produksi karya-karya.

Baca Juga:  Syiar Dakwah HMI Problem Solving Propaganda Umat dan Bangsa

Yakin usaha sampai.

*****

 

[1] Dualisme yang terjadi dimaknai penulis hanya di tingkat legitimasi kepemimpinan. Secara organisasi tidak terbelah, karena nilai (values) dan konstitusi yang diacu sama.

Administrator

Administrator

Dolor proin! Placerat a, placerat enim vut duis aliquam, dignissim, magna sagittis duis diam et porttitor mus ultricies velit vut habitasse. Egestas facilisis a aliquet! Dolor. Rhoncus. Ac. Parturient elementum facilisis lorem.


Visitors:

  • 6,708

Sekilas Kami

Bakornas LAPMI PB HMI merupakan salah satu badan khusus di dalam tubuh organisasi HMI yang bersifat semi-otonom sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan kader di bidang jurnalistik/pers (ART Pasal 44).


[email protected]

0816-766-496



Newsletter


Media Partner

Independensia.id